Potensi investasi pertambangan mineral dan batu bara di Aceh masih dinilai terbuka lebar. Namun Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Aceh, Muhammad Hardi, mengingatkan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar banyaknya investor atau banyaknya izin, melainkan investasi yang benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Hardi pada Kamis, 8 Oktober 2026, dalam pemberitaan AJNN.net. Ia menyoroti bahwa Aceh punya kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam: selain tunduk pada regulasi pertambangan nasional, provinsi ini juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Apa yang disampaikan PERHAPI Aceh
Menurut Hardi, Pasal 156 UUPA memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Ia menekankan bahwa pengelolaan itu harus memenuhi dua prinsip yang disebut eksplisit dalam aturan: transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
FAKTA"Yang sangat penting, pengelolaannya secara eksplisit harus menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan, serta pelaku usaha wajib mengikutsertakan sumber daya manusia setempat." — Muhammad Hardi, Sekretaris Jenderal PERHAPI Aceh, kepada AJNN.net, Kamis, 8 Oktober 2026.
Hardi juga menyebut Pasal 157 UUPA mewajibkan pelaku usaha melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan, sedangkan Pasal 159 mengatur kewajiban dana pengembangan masyarakat sekurang-kurangnya satu persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Karena itu, katanya, secara filosofi UUPA sudah memberi arah yang jelas.
FAKTA"Sumber daya alam Aceh harus dikelola untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan." — Muhammad Hardi, kepada AJNN.net, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ia menilai investasi di sektor ini seharusnya tidak berhenti sebagai portofolio perizinan, dan menekankan pentingnya izin yang sehat secara teknis, finansial, lingkungan, dan sosial.
FAKTA"PERHAPI Aceh selama ini juga sering menyampaikan bahwa investasi jangan berhenti sebagai portofolio perizinan, tetapi tidak menghasilkan kegiatan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Yang dibutuhkan adalah IUP yang benar-benar sehat secara teknis, finansial, lingkungan dan sosial, serta mampu berproduksi secara bertanggung jawab." — Muhammad Hardi, kepada AJNN.net, Kamis, 8 Oktober 2026.
UUPA sebagai rambu khusus daerah
Bagi perusahaan yang menilai peluang tambang di Aceh, UUPA menambahkan lapisan kewajiban di atas aturan minerba nasional. Tiga pasal yang disebut dalam pernyataan ini merangkum sebagian kewajiban daerah tersebut.
| Pasal UUPA | Pokok pengaturan menurut pernyataan PERHAPI Aceh |
|---|---|
| Pasal 156 | Kewenangan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota mengelola SDA sesuai kewenangannya, termasuk tambang mineral dan batubara; pengelolaan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan; pelaku usaha wajib mengikutsertakan SDM setempat |
| Pasal 157 | Pelaku usaha wajib melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan |
| Pasal 159 | Kewajiban dana pengembangan masyarakat sekurang-kurangnya 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahun |
Kontribusi pertambangan terhadap ekonomi Aceh
Pernyataan PERHAPI Aceh muncul di tengah data daerah yang menunjukkan sektor pertambangan memang memberi kontribusi nyata. Dua angka berikut tercantum dalam pemberitaan ajnn.net yang kami baca, bersumber dari Pemerintah Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dikutip media tersebut.
| Indikator | Angka | Sumber yang dikutip |
|---|---|---|
| Realisasi investasi Aceh, triwulan I 2026 | Rp1,496 triliun | Pemerintah Aceh |
| Kontribusi sektor pertambangan di dalamnya | sekitar Rp163,69 miliar (10,94 persen), masuk lima sektor terbesar | Pemerintah Aceh |
| Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian, triwulan II 2026 | 10,07 persen (q-to-q) | BPS |
| Pertumbuhan ekonomi Aceh, triwulan II 2026 | 3,77 persen (q-to-q) | BPS |
BPS juga mencatat peningkatan produksi dan ekspor batubara sebagai salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekonomi Aceh pada periode tersebut, menurut pemberitaan yang sama.
Bergeser dari "mine and sell" ke nilai tambah
Inti lain dari pernyataan itu adalah soal arah investasi. Menurut Hardi, paradigma investasi tambang perlu bergeser dari *mine and sell* menjadi *mine process and add value*. Artinya, investor yang masuk ke Aceh idealnya tidak hanya mampu menambang, tetapi juga memiliki rencana peningkatan nilai tambah atau hilirisasi sesuai karakter komoditasnya.
Ia menyebut investasi ke depan semestinya lebih selektif, dan investor perlu membawa modal, teknologi, hilirisasi, transfer pengetahuan, tenaga kerja berkualitas, serta efek berganda bagi daerah.
FAKTA"Ukuran keberhasilan investasi bukan berapa banyak izin yang terbit, tetapi berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Aceh." — Muhammad Hardi, kepada AJNN.net, Kamis, 8 Oktober 2026.
Pandangan lain di Aceh
Gagasan serupa mengemuka dari sejumlah pihak di Aceh pada pekan-pekan sebelumnya, seperti dikutip pemberitaan ajnn.net yang kami baca:
- Hilirisasi menentukan keberlanjutan. Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Abd Jamal, pada 16 September 2026 menilai investasi tambang punya daya dorong kuat terutama pada tahap konstruksi, dan mampu mengubah wilayah terpencil menjadi pusat pertumbuhan. Namun ia mengingatkan bahwa keberlanjutan manfaatnya bergantung pada hilirisasi: "Tanpa hilirisasi, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan berhenti pada saatnya." Ia menyebut indikator lain yang perlu dilihat, seperti peran sektor sebagai sektor basis, penerimaan daerah (pajak, retribusi, royalti, Dana Bagi Hasil), penciptaan lapangan kerja, dan efek berganda.
- Potensi yang diklaim. Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (FORBINA), Muhammad Nur, pada 8 Oktober 2026 menyebut Aceh memiliki potensi sumber daya alam besar, mulai dari batu bara, emas, hingga minyak dan gas di Blok Andaman. Menurutnya, sektor batu bara telah memberikan kontribusi devisa lebih dari Rp3 triliun, LNG PT Arun pada masa operasionalnya memberikan nilai ekonomi lebih dari Rp900 triliun, cadangan emas Aceh sekitar 4,26 persen dari total nasional, dan Blok Andaman diproyeksikan berproduksi hingga 10 triliun kaki kubik. Angka-angka ini adalah klaim yang disampaikan narasumber tersebut, bukan data resmi yang kami verifikasi sendiri.
Apa artinya bagi pelaku usaha
Bagi pemegang izin maupun calon investor, tiga hal berikut bisa ditarik dari sumber yang kami baca:
- UUPA menambah lapisan kewajiban. Selain kewajiban nasional, ada wewenang daerah, kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lahan, serta dana pengembangan masyarakat minimal 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Kepatuhan pada aturan nasional saja belum tentu menutup seluruh kewajiban di Aceh.
- Hilirisasi menjadi syarat, bukan pelengkap. Investor dinilai perlu punya rencana peningkatan nilai tambah yang sesuai karakter komoditas sejak awal, bukan hanya kemampuan menambang.
- Penerimaan daerah dan lapangan kerja menjadi tolok ukur. Data kontribusi sektor pertambangan terhadap realisasi investasi Aceh triwulan I 2026 (Rp163,69 miliar, 10,94 persen) memberi gambaran tentang seberapa besar aktivitas ini saat ini, bukan seberapa besar manfaat yang bisa diandalkan.
Untuk penyiapan dokumen perizinan dan kewajiban pelaporannya, lihat halaman [Layanan Perizinan](/id/layanan-izin) kami. Aset dan proyek tambang yang mencari mitra atau investor terdaftar di [Marketplace](/id/marketplace). Konteks regulasi yang lebih luas ada di artikel kami tentang [Apa Itu RKAB](/id/news/what-is-rkab-indonesia), [Kuota Produksi Tambang Dipangkas lewat RKAB 2026](/id/news/pemangkasan-kuota-produksi-tambang-rkab-2026), [RKAB Nikel 2027 Terbit Lebih Cepat](/id/news/rkab-nikel-2027-lebih-cepat-kuota-adil), dan [Kepmen ESDM 365 soal Jasa Pertambangan Lokal](/id/news/kepmen-esdm-365-jasa-pertambangan-lokal).
Catatan Teramine
*Bagian Catatan Teramine ini adalah analisis editorial kami, bukan pernyataan fakta dari PERHAPI Aceh, USK, FORBINA, Pemerintah Aceh, BPS, atau pihak lain, dan bukan rekomendasi investasi.*
Yang menarik dari pernyataan PERHAPI Aceh adalah titik tekannya: kualitas, bukan kuantitas izin. Di banyak daerah, "investasi masuk" dibaca sebagai jumlah izin yang terbit. Hardi justru mengukur keberhasilan dari nilai tambah yang tinggal di daerah. Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan daftar IUP, melainkan dengan melihat apakah izin-izin itu benar-benar berproduksi dan meninggalkan nilai di Aceh.
Ada satu hal yang perlu dibaca hati-hati. UUPA dan kewajiban dana pengembangan masyarakat 1 persen sudah lama menjadi bagian dari aturan, bukan hal baru. Karena itu, pernyataan ini lebih tepat dibaca sebagai pengingat tentang apa yang seharusnya sudah berjalan, bukan pengumuman kebijakan baru. Kami tidak membaca data berapa banyak perusahaan tambang di Aceh yang sudah memenuhi kewajiban tersebut, sehingga belum bisa menilai seberapa jauh jarak antara aturan dan praktik.
Kami juga menilai angka-angka daerah ini masih terlalu tipis untuk jadi dasar kesimpulan besar. Kontribusi Rp163,69 miliar dari total realisasi investasi Rp1,496 triliun pada triwulan I 2026 menunjukkan sektor tambang belum menjadi motor utama investasi Aceh saat ini. Angka klaim potensi yang jauh lebih besar — Rp3 triliun devisa batu bara, Rp900 triliun dari LNG PT Arun, 10 triliun kaki kubik Blok Andaman — datang dari FORBINA dan bersifat aspirasional. Selisih antara "potensi" dan "realisasi" itulah yang sebetulnya menjadi pekerjaan rumah, dan pernyataan PERHAPI Aceh menyoroti tepat pada titik itu.
Bagi kami, pelajaran yang bisa dipakai di luar Aceh adalah urutan prioritasnya: tetapkan lebih dulu apa yang dianggap manfaat oleh daerah, baru menakar modal, teknologi, dan hilirisasi yang dibawa investor. Tanpa urutan itu, seleksi investasi mudah berubah menjadi sekadar mengejar jumlah izin.
Yang tidak dapat kami pastikan
- Teks lengkap Pasal 156, 157, dan 159 UU Nomor 11 Tahun 2006. Kami membaca ringkasan dan kutipan pasal tersebut dari pemberitaan ajnn.net, bukan dari salinan resmi undang-undang. Situs peraturan milik pemerintah yang kami coba buka tidak merespons saat penulisan.
- Status kepatuhan pelaku usaha. Tidak ada data dalam sumber yang kami baca mengenai berapa perusahaan tambang di Aceh yang sudah memenuhi kewajiban reklamasi dan dana pengembangan masyarakat.
- Verifikasi independen atas angka Pemerintah Aceh dan BPS. Angka realisasi investasi triwulan I 2026 (Rp1,496 triliun; pertambangan Rp163,69 miliar atau 10,94 persen) dan pertumbuhan triwulan II 2026 (pertambangan dan penggalian 10,07 persen q-to-q; ekonomi Aceh 3,77 persen q-to-q) kami ambil dari pemberitaan ajnn.net yang mengutip Pemerintah Aceh dan BPS; kami tidak membuka laporan aslinya.
- Angka potensi dari FORBINA. Klaim devisa batu bara lebih dari Rp3 triliun, nilai ekonomi LNG PT Arun lebih dari Rp900 triliun, cadangan emas 4,26 persen dari nasional, dan proyeksi 10 triliun kaki kubik Blok Andaman adalah pernyataan narasumber dalam pemberitaan, tanpa data resmi yang kami baca.
- Daftar perusahaan atau proyek yang sedang berjalan di Aceh, termasuk kegiatan yang disebut di Beutong Ateuh. Kami tidak memverifikasi nama perusahaan, nilai investasi, maupun status izinnya.
Sumber
Artikel ini disusun dari halaman-halaman yang kami buka dan baca langsung. Tidak ada angka, kutipan, nama, atau pernyataan dalam artikel ini yang tidak berasal dari sumber-sumber di bawah.
- AJNN.net — "Investasi Tambang Aceh Harus Mampu Bawa Modal, Teknologi dan Hilirisasi" (8 Oktober 2026, 19:30 WIB, oleh Imamatunnisa Farha; dibaca 8 Oktober 2026) — pernyataan Sekretaris Jenderal PERHAPI Aceh Muhammad Hardi (Kamis, 8 Oktober 2026): investasi yang dibutuhkan bukan sekadar banyak investor atau izin, melainkan yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan; kewenangan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota menurut Pasal 156 UUPA; kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lahan (Pasal 157); dana pengembangan masyarakat sekurang-kurangnya 1 persen dari harga total produksi (Pasal 159); pergeseran paradigma dari *mine and sell* ke *mine process and add value*; serta kutipan-kutipan Hardi yang dimuat dalam artikel ini.
- AJNN.net — "FORBINA Ungkap Potensi SDA Aceh, dari Batu Bara hingga Blok Andaman" (8 Oktober 2026, 18:30 WIB, oleh Imamatunnisa Farha; dibaca 8 Oktober 2026) — pernyataan Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (FORBINA) Muhammad Nur (Kamis, 8 Oktober 2026): potensi batu bara, emas, serta minyak dan gas Blok Andaman; klaim kontribusi devisa batu bara lebih dari Rp3 triliun; nilai ekonomi LNG PT Arun lebih dari Rp900 triliun; cadangan emas sekitar 4,26 persen dari total nasional; proyeksi produksi Blok Andaman 10 triliun kaki kubik; contoh efek ekonomi di Nagan Raya dan Meulaboh; serta catatan bahwa perubahan bentang alam harus diikuti pengelolaan lingkungan dan reklamasi sesuai AMDAL.
- AJNN.net — "Guru Besar USK: Investasi Tambang Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Aceh, Hilirisasi Jadi Kunci" (16 September 2026, 20:12 WIB, oleh Imamatunnisa Farha; dibaca 8 Oktober 2026) — pernyataan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Abd Jamal (Rabu, 16 September 2026): daya dorong investasi tambang terutama pada tahap konstruksi; hilirisasi menentukan keberlanjutan manfaat; indikator tambahan seperti sektor basis, penerimaan daerah (pajak, retribusi, royalti, Dana Bagi Hasil), penciptaan lapangan kerja, dan efek berganda.
- Data yang dikutip dari Pemerintah Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemberitaan AJNN.net di atas: realisasi investasi Aceh triwulan I 2026 Rp1,496 triliun, dengan sektor pertambangan sekitar Rp163,69 miliar atau 10,94 persen; pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian triwulan II 2026 sebesar 10,07 persen (q-to-q); pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan II 2026 sebesar 3,77 persen (q-to-q); dan peran peningkatan produksi serta ekspor batubara sebagai pendorong aktivitas ekonomi.
