Memasuki Oktober 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak berubah dari bulan sebelumnya. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi — Solar, Pertalite, dan minyak tanah — ditahan hingga akhir tahun 2026. Sementara itu, BBM non-subsidi seperti Pertamax disebut mengikuti harga pasar, tetapi pada praktiknya PT Pertamina (Persero) dan operator swasta kompak menahan harganya di level September.
Kepastian itu datang dari dua sisi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan harga BBM non-subsidi mengikuti keekonomian dan harga pasar, sedangkan harga BBM subsidi dipertahankan. Di sisi penjualan, Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober 2026 masih sama dengan periode sebelumnya.
Harga BBM per 1 Oktober 2026
Berikut daftar harga BBM Pertamina untuk DKI Jakarta yang berlaku per 1 Oktober 2026, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia.
| Produk | Harga (per liter) |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Solar Subsidi | Rp6.800 |
| Pertamax (RON 92) | Rp15.950 |
| Pertamax Green 95 (RON 95) | Rp19.150 |
| Pertamax Turbo (RON 98) | Rp19.600 |
| Dexlite (CN 51) | Rp23.700 |
| Pertamina Dex (CN 53) | Rp25.200 |
Daftar di atas adalah harga BBM Pertamina untuk DKI Jakarta; harga di wilayah lain dapat berbeda. Untuk operator swasta, harga yang tercatat per 1 Oktober 2026 adalah:
| Operator | Produk | Harga (per liter) |
|---|---|---|
| BP-AKR (Jabodetabek–Jawa Timur) | BP 92 | Rp16.130 |
| BP-AKR | BP Ultimate | Rp19.330 |
| BP-AKR | BP Ultimate Diesel | Rp25.420 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | Rp25.420 |
| Vivo | Revvo 92 | Rp16.130 |
| Vivo | Revvo 95 | Rp19.330 |
| Vivo | Diesel Primus | Rp25.420 |
Untuk Shell, sumber hanya mencantumkan harga Shell V-Power Diesel; tiga produk lainnya (Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+) tidak dicantumkan angkanya.
Dua mekanisme yang berbeda: subsidi dan non-subsidi
Pemisahan ini penting karena keduanya diatur dengan cara yang berbeda.
- BBM bersubsidi — Solar, Pertalite, dan minyak tanah — harganya ditetapkan melalui kebijakan pemerintah dan tidak mengikuti pergerakan harga pasar.
- BBM non-subsidi seperti Pertamax — mengikuti harga pasar, dan penyesuaiannya dievaluasi rutin setiap tanggal 1 pada awal bulan oleh badan usaha.
"Kalau untuk Pertalite, yang disampaikan sama Pak Menteri, sampai dengan akhir tahun kita mempertahankan. Ini tidak ada kenaikan untuk Pertalite, untuk subsidi." — Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Selasa (29/9/2026), dikutip CNBC Indonesia.
"Harga pasar ya. Tapi kalau subsidi enggak (BBM subsidi tidak mengikuti pasar). Ya pokoknya subsidi apa sih, Solar dan Pertalite ya, minyak tanah." — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (30/9/2026), dikutip CNBC Indonesia.
Sebelum 1 Oktober, arah harga BBM non-subsidi sempat diprediksi naik. Yuliot menyebut harga non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan bakal mengalami penyesuaian untuk periode Oktober 2026, tanpa merinci besarnya. Namun, pada 2 Oktober, ia menyatakan Pertamax menyesuaikan dengan keekonomian dan akan ia cek kembali, di tengah harga BBM yang nyatanya belum berubah.
Pertamina Patra Niaga menyatakan harga BBM bersubsidi tetap sesuai kebijakan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2026, sedangkan untuk BBM non-subsidi — dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat — masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya.
Konteks: harga minyak dunia naik
Prediksi penyesuaian itu muncul seiring kenaikan harga minyak mentah dunia. Mengutip data Refinitiv, CNBC Indonesia melaporkan harga minyak Brent naik 1,5% menjadi US$106,9 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) menguat 1,4% menjadi US$93,91 per barel pada Selasa (29/9/2026) pukul 10.39 WIB. Kenaikan itu dipicu kekhawatiran gangguan pasokan akibat ketegangan Amerika Serikat–Iran, dengan potensi eskalasi di Selat Hormuz masih membayangi pasokan energi global.
Sumber yang sama mencatat ekspor minyak Timur Tengah justru naik menjadi 12,8 juta barel per hari pada September 2026, tertinggi sejak Februari. Jadi dorongan kenaikan harga lebih bertumpu pada risiko pasokan yang belum terjadi daripada pada pengetatan pasokan yang sudah terjadi.
Apa artinya bagi pembaca Teramine
Menahan harga, termasuk pada BBM non-subsidi, menciptakan kepastian biaya bahan bakar untuk satu bulan ke depan. Bagi industri yang memakai bahan bakar sebagai input — termasuk operasi pertambangan dan pengolahan mineral — ini berarti satu komponen biaya berada dalam posisi tetap, setidaknya untuk Oktober.
Yang perlu dipahami, kepastian itu berjangka pendek dan berbeda antara dua kategori. Harga subsidi dijamin tetap sampai akhir tahun 2026, sedangkan harga non-subsidi hanya ditahan per periode dan bisa disesuaikan pada evaluasi tanggal 1 bulan berikutnya.
Cara membaca biaya energi semacam ini sejalan dengan kebijakan energi lain. Tarif listrik, misalnya, bergerak mengikuti kuartal dan empat parameter makro — lihat [Tarif Listrik PLN Kuartal III 2026](/id/news/tarif-listrik-pln-tidak-naik). Untuk bahan bakar gas industri, lihat [Diskon Harga LNG Industri Berakhir 2026](/id/news/diskon-harga-lng-industri-berakhir-2026). Konteks harga batu bara domestik yang ikut menentukan penerimaan negara ada di [Indonesia Coal DMO](/id/news/indonesia-coal-dmo).
Untuk pengurusan izin dan dokumen pendukung usaha, lihat halaman [Layanan Perizinan](/id/layanan-izin). Peluang kerja sama proyek ada di [Marketplace](/id/marketplace).
Catatan Teramine
Bagian ini adalah analisis editorial kami. Ia bukan pernyataan fakta dari ESDM, Pertamina, maupun pihak lain, dan bukan rekomendasi.
Judul soal "Pertamax ditahan" perlu dibaca dengan hati-hati. Yang ditahan bukan formula harga, melainkan keputusan badan usaha untuk tidak mengubah harga pada periode ini. Mekanismenya tetap: harga non-subsidi mengikuti harga pasar dan dievaluasi setiap awal bulan. Artinya, penahanan ini bersifat bulanan, bukan komitmen jangka panjang — berbeda dari harga subsidi yang memang dijanjikan tetap sampai akhir tahun.
Bagi operasi tambang, implikasinya ada pada anggaran bahan bakar. Solar dan sejenisnya adalah salah satu lini biaya yang berjalan terus pada alat berat, pengangkutan, dan pembangkit. Ketika harga subsidi ditahan, biaya bahan bakar bersubsidi menjadi relatif pasti; ketika harga non-subsidi hanya ditahan bulanan, perencanaan biaya jangka menengah sebaiknya memakai skenario harga yang berubah, bukan satu angka tetap.
Kami juga menilai keputusan menahan harga non-subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia sebagai pilihan yang menyimpan opsi. Pemerintah bisa saja membiarkan harga naik mengikuti keekonomian, tetapi memilih menahannya dengan alasan kondisi masyarakat. Karena itu, arah berikutnya lebih ditentukan oleh keputusan pada evaluasi awal bulan berikutnya dan oleh arah harga minyak, bukan oleh angka yang berlaku hari ini.
Yang tidak dapat kami pastikan untuk artikel ini
- Besaran harga keekonomian BBM non-subsidi dan selisihnya dengan harga jual yang berlaku. Tidak ada angka keekonomian per liter yang kami baca.
- Apakah harga non-subsidi akan berubah pada Oktober 2026. Yuliot menyatakan akan mengecek ulang evaluasi dari Dirjen Migas; tidak ada keputusan lanjutan yang kami baca.
- Berlaku nasional atau tidaknya daftar harga Pertamina di atas. Daftar yang kami kutip adalah harga BBM Pertamina untuk DKI Jakarta; harga di daerah lain dapat berbeda dan tidak kami periksa.
- Tanggal pasti keterangan PT Pertamina Patra Niaga. Sumber menulis kutipan VP Corporate Communication Kitty Andhora dengan tanggal yang tidak konsisten dengan penetapan 1 Oktober; kami hanya memakai isi keterangannya bahwa harga per 1 Oktober sama dengan periode sebelumnya.
- Volume konsumsi atau penjualan BBM pada periode ini. Tidak ada data volume yang kami baca.
- Dampak angka ini ke emiten atau perusahaan tertentu. Tidak ada proyeksi yang kami hitung.
Sumber
Artikel ini disusun dari empat laporan CNBC Indonesia yang kami baca langsung. Sumber utama adalah laporan 2 Oktober 2026 mengenai keputusan menahan harga BBM non-subsidi, dilengkapi laporan 29–30 September 2026 mengenai mekanisme harga subsidi dan non-subsidi serta daftar harga per 1 Oktober 2026. Seluruh angka, kutipan, dan nama di atas diambil dari sumber tersebut; kami tidak membuka dokumen resmi Kementerian ESDM maupun Pertamina secara langsung.
