REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 50 dari 1213 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1101Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman ModalPerubahanKeppres200016 Agustus 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1102Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman ModalKeppres200020 Juli 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1103Pedoman Mitigasi Bencana GunungapiKepmen ESDM200014 Juni 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1104Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliKeppres200008 Mei 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1105Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah OtonomPP200006 Mei 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1106Dewan Pertimbangan Otonomi DaerahKeppres200007 April 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1107Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999PerubahanKeppres200023 Februari 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1108Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang WilayahPP200021 Februari 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1109Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres200028 Januari 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1110Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan Bahan Bakar MinyakInpres2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1111Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa IzinInpres2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1112Perubahan lLmpiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 149.K/20.01/DDJP/1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP)Lainnya2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1113Penerapan Standar Bidang pertambangan Sub Bidang Pertambangan UmumLainnya2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1114Perubahan Diktum Kedua Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DDJP/1999 Tentang Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan EksplorasiLainnya2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1115Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199930 Desember 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1116Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik NegaraKeppres199918 Desember 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1117Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan LegislasiPP199913 Oktober 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1118Angkutan di PerairanPP199905 Oktober 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1119Pengawasan Produksi Pertambangan UmumLainnya199906 September 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1120Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum NasionalKeppres199930 Juli 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1121Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan TengahKeppres199913 Juli 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1122Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan ProduksiPP199927 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1123Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199926 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1124Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1999 Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran SungaiKeppres199914 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1125Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri TertentuKeppres199914 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1126Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984Keppres199907 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1127KehutananUU1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1128Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya Di Pulau JawaLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1129Perlindungan KonsumenUU1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1130Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatUU1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1131Kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi pemegang sipp/kp/kk/pkp2bSurat Edaran1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1132Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan UmumLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1133Bentuk Laporan Penyelidikan Umum dan EksplorasiLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1134Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan EksplorasiLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1135Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres199826 November 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1136Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-UndangKeppres199829 Oktober 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1137Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorKeppres199801 Oktober 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1138Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriPerubahanKeppres199801 Oktober 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1139Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (persero) Perusahaan Listrik NegaraKeppres199811 September 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1140Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998PerubahanKeppres199820 Agustus 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1141Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199815 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1142Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan TengahPerubahanKeppres199807 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1143Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199804 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1144Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199812 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1145Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan InfrastrukturKeppres199812 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1146Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliPencabutanKeppres199810 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1147Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan Dan Energi Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut Didaerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam Dan SekitarnyaInpres1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1148Perubahan Diktum Ketiga dan Keenam Keputusan Ditjen Pertambangan Umum No. 696.K/20/DDJP/1996Lainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1149Pemberian Kuasa PertambanganLainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1150Pemberian Izin Pemindahan Kuasa PertambanganLainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.