REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 50 dari 1213 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1151Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPP199730 Desember 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1152Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliKeppres199701 November 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1153Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik NegaraKeppres199720 September 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1154Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPP199704 Juli 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1155Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan dan EnergiLainnya199609 Agustus 1996Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1156Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk ImbalanPP199604 Juni 1996Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1157Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air Untuk Usaha Pertambangan UmumLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1158Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah TanahLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1159Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No: 155.K/861/DDJP/1996 Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan KesungguhanLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1160Penambahan Ketentuan Pada Angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 155.K/Ddjp/1996 Tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan KesungguhanLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1161Jangka waktu pengumuman setempatSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1162Penyempurnaan surat edaran ditjen pertambangan umumSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1163Pembebasan dari kewajiban penyetoran uang jaminan kesungguhan bagi koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat dalam rangka permohonan kuasa pertambanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1164Pemegang kuasa pertambangan yang mengajukan perpanjangan atau peningkatan diwajibkan mendapatkan peta dari upipwpPerpanjanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1165Tidak menerima/memproses permohonan Kuasa PertambanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1166Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Wilayah Yang Tumpang TindihLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1167Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak KaryaLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1168Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan UmumLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1169Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan TengahKeppres199526 Desember 1995Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1170Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Dalam Lingkungan Pertambangan dan EnergiLainnya199512 Juni 1995Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1171Deposito jaminanSurat Edaran1995—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1172Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres199422 November 1994Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1173Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)PP199416 Juni 1994Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1174Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan EnergiLainnya199407 Juni 1994Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1175Perubahan Atas Keputusan Menteri PE No: 1166.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan UmumPerubahanLainnya199419 Januari 1994Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1176Pengurusan Administratif Air Bawah TanahLainnya1994—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1177Kewajiban Untuk Melakukan Evaluasi Mutu Minyak BumiLainnya1994—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1178Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991PerubahanUU1994—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1179Tata Cara Penanaman ModalKeppres199323 Oktober 1993Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1180Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan UmumLainnya199319 Juli 1993Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1181Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UmumKeppres199317 Juni 1993Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1182Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok PertambanganPP199230 Desember 1992Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1183Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan UmumLainnya199212 September 1992Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1184Perubahan Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1981Keppres199101 Oktober 1991Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1185Pengelolaan Kawasan LindungKeppres199025 Juli 1991Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1186Perubahan Peraturan Menteri PE No. 03/P/M/Pertamben/1983Lainnya1991—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1187Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanPerubahanUU1991—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1188Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)PP199003 Juli 1990Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1189Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas BekasKeppres198822 Juni 1988Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1190Penjelasan pengumuman setempatSurat Edaran1987—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1191Peradilan Tata Usaha NegaraLainnya198629 Desember 1986Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1192Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat IPP198623 Agustus 1986Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1193Penjelasan surat keterangan izin peninjauan (skip)Surat Edaran1986—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1194Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaiman Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980Keppres198429 Desember 1984Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1195Kerjasama usaha pertambangan umum dengan pihak modal asing menuju kepada pembentukan joint venture (usaha patungan nasional asing)Surat Edaran1984—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1196Pajak PenghasilanUU1983—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1197Tata Pengaturan AirPP198212 Agustus 1982Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1198Pemantapan dan Keterpaduan Kerja Antara Pusat dan DaerahSurat Edaran1982—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1199Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana PengairanPP198125 Februari 1981Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1200Penambahan Kenggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional Dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980Keppres198029 Desember 1980Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.