REGULATORY INTELLIGENCE
Peraturan & Regulasi Pertambangan
2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.
2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui
Dokumen yang dibukukan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan Evalu
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Eval
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Ne
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nokor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4162 K/74/MEM/2015 tentang Pemberian Tanda Penghargaan
- Keputusan Menteri ESDM No. 3617 K/74/MEM/2014 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan
- Keputusan Menteri ESDM No. 2842 K/74/MEM/2012 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pert
- Keputusan Menteri ESDM No. 1457 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertamba
- Keputusan Menteri PE No. 1256.K/008/M.PE/1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingk
- Keputusan Menteri PE No. 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan da
- Keputusan Menteri PE No. 103. K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkung
- Keputusan Menteri PE No: 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri E
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administrati
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peny
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
Telusuri per topik pertambangan
Peraturan terbaru
- Kepmen ESDM21 September 2026
369.K/HK.02/MEM.S/2026 — Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM21 September 2026
370.K/OT.01/MEM.S/2026 — Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM18 September 2026
365.K/MB.01/MEM.B/2026 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM15 September 2026
364.K/MB.01/MEM.B/2026 — Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM11 September 2026
363.K/MB.01/MEM.B/2026 — Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan Batubara
Buka dokumen resmi → - Surat Edaran08 September 2026
4.E/PR.01/MEM.S/2026 — Pedoman Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Tata Cara Usulan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi →
Menampilkan 50 dari 2580 dokumen
| No | Peraturan | Jenis | Tahun | Tanggal penetapan | Topik | Dokumen resmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan | Kepmen ESDM | 2011 | 23 Februari 2011 | Jasa Pertambangan, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1752 | Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian | Permen ESDM | 2011 | 18 Februari 2011 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1753 | Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Untuk Bulan Januari dan Februari Tahun 2010 | Lainnya | 2010 | 18 Februari 2011 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1754 | Penugasan Kepada PT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | Permen ESDM | 2011 | 16 Februari 2011 | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1755 | Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Perpres | 2011 | 08 Februari 2011 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1756 | Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Perpres | 2011 | 07 Februari 2011 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1757 | Penetapan Daerah Penghasil Dan Dasar Penghitungan Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2011 | Kepmen ESDM | 2011 | 07 Februari 2011 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1758 | Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar | Kepmen ESDM | 2011 | 02 Februari 2011 | Perizinan & IUP, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1759 | Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak Dan Gas Bumi | Permen ESDM | 2011 | 07 Januari 2011 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1760 | Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus | PP | 2011 | 05 Januari 2011 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1761 | Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG Untuk Transportasi Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri | Lainnya | 2011 | 05 Januari 2011 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1762 | Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan | Permenhut | 2011 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1763 | Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan | Permenhut | 2011 | — | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 1764 | Pedoman Reklamasi Hutan | Permenhut | 2011 | — | Reklamasi & Pascatambang | Buka dokumen resmi → |
| 1765 | Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain | Lainnya | 2011 | — | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 1766 | Formula Penetapan Harga Patokan Batubara | Perdirjen Minerba | 2011 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1767 | Penghematan Energi Dan Air | Inpres | 2011 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1768 | Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut | Inpres | 2011 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1769 | Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Sinergi Patriot Bekasi Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Perumahan Bumi Bekasi Baru, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi | Lainnya | 2011 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1770 | Harga Jual Gas Bumi Untuk Pelanggan Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Kota Depok (Kelurahan Beji dan Kelurahan Beji Timur) | Lainnya | 2011 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1771 | Harga Jual Gas Bumi Untuk Pelanggan Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi Di Kota Tarakan | Lainnya | 2011 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1772 | Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil | Lainnya | 2011 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1773 | Akun Pengaturan (Regulatory Accounts) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisis | Lainnya | 2011 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1774 | Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Di Wilayah Jaringan Distribusi Di Kota Palembang (Cluster Lorok Pakjo dan Cluster Siring Agung) | Lainnya | 2011 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1775 | Klasifikasi badan usaha di bidang pertambangan | Surat Edaran | 2011 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1776 | Penentuan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang | Lainnya | 2011 | — | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1777 | Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara | Lainnya | 2011 | — | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1778 | Pelimpahan Wewenang Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Kepada Kepala Badan Geologi Dalam Pemberian Rekomendasi Teknis Untuk Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi Dan Cekungan Air Tanah Lintas Negara | Kepmen ESDM | 2011 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1779 | Alokasi Gas Bumi Untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5) Satu Proyek Pabrik Pupuk Di Donggi Senoro, Dan Satu Proyek Pabrik Pupuk Di Tangguh | Kepmen ESDM | 2010 | 31 Desember 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1780 | Kode Etik Inspektur Minyak dan Gas Bumi | Lainnya | 2010 | 30 Desember 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1781 | Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi | PP | 2010 | 20 Desember 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1782 | Reklamasi Dan Pascatambang | PP | 2010 | 20 Desember 2010 | Reklamasi & Pascatambang | Buka dokumen resmi → |
| 1783 | Harga Jual Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi Di Wilayah Jakarta | Kepmen ESDM | 2010 | 15 Desember 2010 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1784 | Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi | Permen ESDM | 2010 | 13 Desember 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1785 | Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pada Pusat Penelitian dan pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas", Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM | Kepmen ESDM | 2010 | 10 Desember 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1786 | Harga Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2010 | Kepmen ESDM | 2010 | 02 Desember 2010 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1787 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan InvestasiPerubahan | Keppres | 2010 | 01 Desember 2010 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1788 | Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 | Keppres | 2010 | 30 November 2010 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1789 | Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | PERATURAN DIRJEN MIGAS | 2010 | 25 November 2010 | Migas & Ketenagalistrikan, Kelembagaan & ASN | Buka dokumen resmi → |
| 1790 | Majelis Kode Etik Pegawai | Lainnya | 2010 | 25 November 2010 | Migas & Ketenagalistrikan, Kelembagaan & ASN | Buka dokumen resmi → |
| 1791 | Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Permen ESDM | 2010 | 22 November 2010 | Kelembagaan & ASN | Buka dokumen resmi → |
| 1792 | Pedoman Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat | Lainnya | 2010 | 16 November 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1793 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas BumiPerubahan | PP | 2010 | 20 Oktober 2010 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1794 | Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara | Permen ESDM | 2010 | 23 September 2010 | Ekspor & Tata Niaga, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1795 | Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per. 13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008, Nomor Per-03/MBU/08 Tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri Di Jawa-BaliPencabutan | Lainnya | 2010 | 17 September 2010 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1796 | Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011 | Kepmen ESDM | 2011 | 31 Agustus 2010 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1797 | Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010 | Kepmen ESDM | 2010 | 31 Agustus 2010 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1798 | Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukkan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait | Permen ESDM | 2010 | 27 Agustus 2010 | Migas & Ketenagalistrikan, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1799 | Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | PP | 2010 | 27 Agustus 2010 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1800 | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Perpres | 2010 | 06 Agustus 2010 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
Bacaan terkait
- Registry izin tambang
Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.
- Berita kebijakan tambang
Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.
- Intelijen komoditas
63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.
Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?
Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.