REGULATORY INTELLIGENCE
Peraturan & Regulasi Pertambangan
2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.
Dokumen yang dibukukan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan Evalu
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Eval
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Ne
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nokor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4162 K/74/MEM/2015 tentang Pemberian Tanda Penghargaan
- Keputusan Menteri ESDM No. 3617 K/74/MEM/2014 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan
- Keputusan Menteri ESDM No. 2842 K/74/MEM/2012 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pert
- Keputusan Menteri ESDM No. 1457 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertamba
- Keputusan Menteri PE No. 1256.K/008/M.PE/1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingk
- Keputusan Menteri PE No. 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan da
- Keputusan Menteri PE No. 103. K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkung
- Keputusan Menteri PE No: 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri E
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administrati
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peny
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
Telusuri per topik pertambangan
Peraturan terbaru
- Kepmen ESDM21 September 2026
369.K/HK.02/MEM.S/2026 — Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM21 September 2026
370.K/OT.01/MEM.S/2026 — Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM18 September 2026
365.K/MB.01/MEM.B/2026 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM15 September 2026
364.K/MB.01/MEM.B/2026 — Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM11 September 2026
363.K/MB.01/MEM.B/2026 — Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan Batubara
Buka dokumen resmi → - Surat Edaran08 September 2026
4.E/PR.01/MEM.S/2026 — Pedoman Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Tata Cara Usulan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi →
Menampilkan 50 dari 2580 dokumen
| No | Peraturan | Jenis | Tahun | Tanggal penetapan | Topik | Dokumen resmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi Dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 | Permen ESDM | 2009 | 28 Desember 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1852 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan BatubaraPerubahan | Perpres | 2009 | 23 Desember 2009 | Migas & Ketenagalistrikan, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1853 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina | PP | 2009 | 23 Desember 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1854 | Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak Dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Tahun 2009 | Kepmen ESDM | 2009 | 11 Desember 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1855 | Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 Tentang Harga patokan Jenis Bahan Bakar Tertentu Tahun Anggaran 2009Perubahan | Kepmen ESDM | 2009 | 11 Desember 2009 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1856 | Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | Permen ESDM | 2009 | 04 Desember 2009 | Ekspor & Tata Niaga, Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1857 | Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Suoh-Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung | Kepmen ESDM | 2009 | 01 Desember 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1858 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 Tentang Harga patokan Jenis Bahan Bakar Tertentu Tahun Anggaran 2009Perubahan | Kepmen ESDM | 2009 | 26 November 2009 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1859 | Konservasi Energi | PP | 2009 | 16 November 2009 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 1860 | Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik | Permen ESDM | 2009 | 13 November 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1861 | Pembentukkan Dan Organisasi Kementerian Negara | Perpres | 2009 | 03 November 2009 | Kelembagaan & ASN | Buka dokumen resmi → |
| 1862 | Perubahan Atas Peraturan Presiden No 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuPerubahan | Perpres | 2009 | 23 Oktober 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1863 | Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II | Keppres | 2009 | 21 Oktober 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1864 | Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | UU | 2009 | 03 Oktober 2009 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 1865 | Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bagian Perancangan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Konstruksi Dan Sub Bagian Inspeksi | Permen ESDM | 2009 | 30 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1866 | Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah | Permen ESDM | 2009 | 30 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1867 | Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara | Permen ESDM | 2009 | 30 September 2009 | Jasa Pertambangan, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1868 | Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Terstruktur | Permen ESDM | 2009 | 30 September 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1869 | Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi | Kepmen ESDM | 2009 | 30 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1870 | Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas | Permen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1871 | Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan | Permen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1872 | Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi | Permen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1873 | Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral Dan Batubara | Permen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1874 | Pennetapan Dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi | Permen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1875 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/MEM/2009 Tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009Perubahan | Kepmen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1876 | Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1246 K/12/MEM/2009 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Tertentu Tahun Anggaran 2009Perubahan | Kepmen ESDM | 2009 | 29 September 2009 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1877 | Penetapan Daerah Penghasil Dan dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2009 | Kepmen ESDM | 2006 | 25 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1878 | Ketenagalistrikan | UU | 2009 | 23 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1879 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur SidoarjoPerubahan | Perpres | 2009 | 23 September 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1880 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan HutanPerubahan | PP | 2009 | 23 September 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1881 | Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral | Permen ESDM | 2009 | 11 September 2009 | Kelembagaan & ASN | Buka dokumen resmi → |
| 1882 | Susunan Dan Tata Kerja Kelompok Kerja | Permen ESDM | 2009 | 11 September 2009 | Kelembagaan & ASN | Buka dokumen resmi → |
| 1883 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PP | 2009 | 01 September 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1884 | Perubahan Kedua Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiPerubahan | PP | 2009 | 01 September 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1885 | Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa | Permen ESDM | 2009 | 31 Agustus 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1886 | Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara | Permen ESDM | 2009 | 19 Agustus 2009 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 1887 | Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib | Permen ESDM | 2009 | 11 Agustus 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1888 | Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah Tangga Dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib | Permen ESDM | 2009 | 11 Agustus 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1889 | Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib | Permen ESDM | 2009 | 11 Agustus 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1890 | Hari Konservasi Alam Nasional | Keppres | 2009 | 10 Agustus 2009 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 1891 | Tugas Dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional | Permen ESDM | 2009 | 31 Juli 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1892 | Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 | Kepmen ESDM | 2009 | 28 Juli 2009 | Ekspor & Tata Niaga | Buka dokumen resmi → |
| 1893 | Pelayanan Publik | UU | 2009 | 18 Juli 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1894 | Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Beresiko Tinggi Dan Berbahaya | PP | 2009 | 18 Juli 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1895 | Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah | Permen ESDM | 2009 | 14 Juli 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1896 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral | Permen ESDM | 2009 | 14 Juli 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1897 | Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi | Permen ESDM | 2009 | 25 Juni 2009 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 1898 | Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum | Perpres | 2009 | 23 Juni 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1899 | Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir | PP | 2009 | 11 Juni 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 1900 | Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian Dan Pengembangan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral | Permen ESDM | 2009 | 22 Mei 2009 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
Bacaan terkait
- Registry izin tambang
Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.
- Berita kebijakan tambang
Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.
- Intelijen komoditas
63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.
Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?
Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.