REGULATORY INTELLIGENCE
Peraturan & Regulasi Pertambangan
2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.
2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui
Dokumen yang dibukukan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan Evalu
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Eval
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Ne
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nokor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4162 K/74/MEM/2015 tentang Pemberian Tanda Penghargaan
- Keputusan Menteri ESDM No. 3617 K/74/MEM/2014 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan
- Keputusan Menteri ESDM No. 2842 K/74/MEM/2012 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pert
- Keputusan Menteri ESDM No. 1457 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertamba
- Keputusan Menteri PE No. 1256.K/008/M.PE/1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingk
- Keputusan Menteri PE No. 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan da
- Keputusan Menteri PE No. 103. K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkung
- Keputusan Menteri PE No: 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri E
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administrati
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peny
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
Telusuri per topik pertambangan
Menampilkan 13 dari 13 dokumen yang cocok
Hapus filter| No | Peraturan | Jenis | Tahun | Tanggal penetapan | Topik | Dokumen resmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah dan Batubara | Kepmen ESDM | 2025 | 01 Desember 2025 | Kawasan Hutan & IPPKH, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 2 | Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Dikuasai Masyarakat pada Kawasan Hutan dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Permen ESDM | 2016 | 02 November 2016 | Kawasan Hutan & IPPKH, Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 3 | Tata Cara pPrmohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara | Lainnya | 2014 | — | Kawasan Hutan & IPPKH, Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 4 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan HutanPerubahan | PP | 2012 | 06 Juli 2012 | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 5 | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan Dan Fungsi Kawasan Hutan | PP | 2012 | 06 Juli 2012 | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 6 | Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah | Perpres | 2011 | 19 Mei 2011 | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 7 | Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan | Permenhut | 2011 | — | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 8 | Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain | Lainnya | 2011 | — | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 9 | Penggunaan Kawasan Hutan | PP | 2010 | 01 Februari 2010 | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 10 | Tata Cara Perubahan Peruntukkan Dan Fungsi Kawasan Hutan | PP | 2010 | 22 Januari 2010 | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 11 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan | PP | 2008 | 04 Februari 2008 | Royalti & PNBP, Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 12 | Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan | Permenhut | 2008 | — | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
| 13 | Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan | Keppres | 2004 | — | Kawasan Hutan & IPPKH | Buka dokumen resmi → |
Bacaan terkait
- Registry izin tambang
Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.
- Berita kebijakan tambang
Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.
- Intelijen komoditas
63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.
Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?
Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.