REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 50 dari 55 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/PERTAMB/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas BumiPencabutanPermen ESDM202610 Juni 2026Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2Usaha Jasa Konservasi EnergiPermen ESDM202605 Januari 2026Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
3Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah DaerahRancangan PUU—23 Januari 2025Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
4Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah DaerahPermen ESDM202523 Januari 2025Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
5Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi MIneral dan BatubaraPerubahanKepmen ESDM202425 Juli 2024Perizinan & IUP, Lingkungan & AMDAL, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
6Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 552 K/TUN/TF/2024 Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi a.n Menteri ESDM Vs PT Darmex BiofuelsPutusan Pengadilan2024—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
7Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 536 K/TUN/TF/2024 PT Bayas Biofuels Vs Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDMPutusan Pengadilan2024—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
8Pedoman Permohonan Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan BatubaraKepmen ESDM202323 Oktober 2023Perizinan & IUP, Lingkungan & AMDAL, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
9Konservasi EnergiPP202316 Juni 2023Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
10Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi EnergiPermen ESDM202326 Mei 2023Royalti & PNBP, Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
11Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiKepmen ESDM202327 Februari 2023Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
12Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan BatubaraKepmen ESDM202210 November 2022Perizinan & IUP, Lingkungan & AMDAL, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
13Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiPermen ESDM202228 Januari 2022Lingkungan & AMDAL, Migas & Ketenagalistrikan, Kelembagaan & ASNBuka dokumen resmi →
14Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak LangsungPermen ESDM202102 Desember 2021Lingkungan & AMDAL, Keselamatan Pertambangan, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
15Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air TanahPermen ESDM201804 Juni 2018Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
16Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi EnergiPerubahanPermen ESDM201819 Februari 2018Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
17Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiPencabutanPermen ESDM201808 Februari 2018Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
18Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi EnergiPermen ESDM201724 Mei 2017Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
19Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas BumiPermen ESDM201715 Maret 2017Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
20Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi EnergiPermen ESDM201627 Mei 2016Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
21Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan BatubaraKepmen ESDM201517 September 2015Lingkungan & AMDAL, Keselamatan Pertambangan, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
22Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiPermen ESDM201515 April 2015Royalti & PNBP, Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
23Organisasi Dan Tata Kerja Balai Konservasi Air TanahPermen ESDM201314 Agustus 2013Lingkungan & AMDAL, Kelembagaan & ASNBuka dokumen resmi →
24Kewajiban pemegang iup eksplorasi untuk menyusun dokumen lingkungan hidup dan rencana reklamasi tahap eksplorasi serta penempatan jaminan tahap eksplorasiSurat Edaran2013—Perizinan & IUP, Reklamasi & Pascatambang, Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
25Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan BatubaraKepmen ESDM201227 September 2012Lingkungan & AMDAL, Keselamatan Pertambangan, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
26SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUPLainnya2010—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
27Konservasi EnergiPP200916 November 2009Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
28Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan HidupUU200903 Oktober 2009Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
29Hari Konservasi Alam NasionalKeppres200910 Agustus 2009Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
30Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan HidupLainnya2007—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
31Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas BumiPermen ESDM200620 Juli 2006Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
32JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUPLainnya2006—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
33Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau)Kepmen ESDM2004—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
34JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUPKepmen LHK2001—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
35Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan dan EnergiKepmen ESDM200003 November 2000Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
36JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANAUSIS MENGENAI DAMPAK LlNGKUNGAN HIDUPKepmen LHK2000—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
37Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan BeracunPerubahanPP199907 Oktober 1999Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
38Tentang Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)Keppres199928 Mei 1999Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
39Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupPP199907 Mei 1999Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
40Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan LautPP199927 Februari 1999Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
41Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan BeracunPP199927 Februari 1999Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
42BAKU MUTU LlMBAH CARI BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMIKepmen LHK1996—Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
43JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK L1NGKUNGANKepmen LHK1996—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
44PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-42/MENLH/10/1996 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMIKepmen LHK1996—Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
45Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan UmumLainnya199517 Juli 1995Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
46Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan BeracunPerubahanPP199502 Mei 1995Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
47Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan CLainnya199502 Mei 1995Lingkungan & AMDAL, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
48Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan BeracunPP199430 April 1994Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
49PEMBENTUKAN KOMISI ANAlISIS MENGENAl DAMPAK LlNGKUNGAN TERPADUKepmen LHK199419 Maret 1994Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
50PEDOMAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI AMDAlKepmen LHK199419 Maret 1994Lingkungan & AMDAL, Kelembagaan & ASNBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.