REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 8 dari 8 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Mineral LogamLainnya2015—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2Tata Cara Evaluasi Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral LogamLainnya2014—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
3Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar BatubaraLainnya2014—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
4Tata Cara Penetapan Harga Patokan Batubara Jenis Tertentu dan Batubara Untuk Keperluan TertentuLainnya2014—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
5Biaya Penyesuai Harga Patokan BatubaraLainnya2013—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
6Tata Cara dan Persyaratan Rekomendasi EksporLainnya2012—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
7Formula Penetapan Harga Patokan BatubaraPerdirjen Minerba2011—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
8Biaya Penyesuaian Harga Patokan BatubaraLainnya2011—Ekspor & Tata Niaga, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.