MarketplaceMining IntelligenceHargaLayanan IzinNewsMasuk / Daftar
Hubungi KamiDaftarkan Proyek

REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 31 dari 31 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahPermen ESDM202613 Januari 2026Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
2Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahRancangan PUU202607 Januari 2026Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
3Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahNaskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan/ Naskah Urgensi202629 Desember 2025Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
4Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahRisalah Pembahasan202629 Desember 2025Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
5Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian energi dan Sumber Daya MineralPP202511 April 2025Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
6Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan BatubaraPerubahanPP202511 April 2025Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
7Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraPermen ESDM202527 Maret 2025Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
8Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2025 tentang Pedoman Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2025 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Bearan/Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPencabutanKepmen ESDM202527 Maret 2025Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
9Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran, Serta Ketentuan Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol Persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya MineralPermen ESDM202415 Januari 2024Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
10Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal KetenagalistrikanPermen ESDM202326 Mei 2023Royalti & PNBP, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
11Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi EnergiPermen ESDM202326 Mei 2023Royalti & PNBP, Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
12Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas BumiPermen ESDM202306 April 2023Royalti & PNBP, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
13Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi daan Sumber Daya MineralPP202215 Agustus 2022Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
14Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan BatubaraPP202211 April 2022Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
15Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batura serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraKepmen ESDM202227 Januari 2022Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
16Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan MineralLainnya201801 Agustus 2019Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
17Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan BatubaraKepmen ESDM201807 Mei 2018Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
18Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Permen ESDM201713 April 2017Royalti & PNBP, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
19Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiPermen ESDM201515 April 2015Royalti & PNBP, Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
20Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralPP201206 Januari 2012Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
21Penyampaian laporan iuran tetap dan iuran produksiSurat Edaran2012—Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
22Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga NuklirPP200919 Maret 2009Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
23Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen KehutananPP200804 Februari 2008Royalti & PNBP, Kawasan Hutan & IPPKHBuka dokumen resmi →
24Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya MineralPP200331 Juli 2003Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
25Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 134 Tahun 2000 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga NuklirPerubahanPP200108 Juni 2001Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
26Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga NuklirPP200018 Desember 2000Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
27Perubahan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan UmumPP200023 Februari 2000Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
28Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan UmumPP199805 Mei 1998Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
29Perubahan PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan PajakPP199820 April 1998Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
30Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan PajakPP199707 Juli 1997Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
31Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa PertambanganLainnya199212 September 1992Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.

Hubungi kami